Pasardana.id - Sebagai pencapaian bersejarah, sebanyak 2.266 petani swadaya dari tiga kelompok petani di Provinsi Jambi telah resmi menerima sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang mencakup total lahan seluas 4.171,62 hektare.
Sertifikasi ganda ini merupakan yang pertama dalam skala ini dan mencerminkan upaya multipihak yang berhasil mengatasi berbagai tantangan jangka panjang, termasuk legalitas lahan, kapasitas kelembagaan, dan akses terhadap standar keberlanjutan global.
Diketahui, pada November 2022 lalu, RSPO bersama Pemerintah Provinsi Jambi, Yayasan Setara Jambi, serta Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat membangun program percepatan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan multistakeholder ini untuk membuka akses pasar minyak sawit global bagi para petani swadaya.
"Pencapaian ini bukan sekadar penyerahan sertifikat. Ini membuktikan bahwa petani swadaya Indonesia memiliki kapasitas dan komitmen untuk memenuhi standar keberlanjutan tertinggi. Ketika sistem pemerintah, organisasi petani, proses hukum, dan pelaku pasar berkolaborasi, inklusi dan sertifikasi petani kecil dapat terwujud. RSPO bangga menjadi bagian dari perjalanan ini dan tetap berkomitmen untuk memperluas dampak positifnya kepada lebih banyak petani swadaya di seluruh Indonesia," terang Guntur Cahyo Prabowo, Head of Smallholders Global RSPO seperti dilansir dalam siaran pers, Rabu (03/6).
Dengan mengadopsi pendekatan jalur ganda dimana ISPO menjadi fondasi keberlanjutan nasional dan RSPO sebagai standar keberlanjutan internasional sinergi antara kedua standar ini memungkinkan petani swadaya memenuhi persyaratan pasar domestik sekaligus membuka akses ke pasar ekspor global yang tunduk pada regulasi yang semakin ketat.
Sulistio dari Koperasi Konsumen Agro Tani Lestari (KKATL), Sarolangun, mengungkapkan, "Setelah mendapatkan pelatihan dan memperbaiki cara mengelola kebun, kami mulai melihat peningkatan produksi. Yang lebih penting, selama lebih dari setahun ini kami telah menjual tandan buah segar langsung ke PT. Inti Guna Nabati melalui perjanjian kemitraan kami. Harga yang kami terima lebih tinggi dibandingkan petani yang tidak tergabung dalam kemitraan seperti ini."
Model sertifikasi ganda ini terbukti lebih terjangkau bagi kelompok petani, sekaligus membantu mengatasi hambatan administratif yang kerap menjadi penghalang awal dalam proses sertifikasi.
Dr. Iim Mucharam, S.P., M.P., Direktur Tanaman Sawit, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyatakan, "Satu pelajaran penting dari Jambi adalah bahwa petani swadaya tidak memandang standar keberlanjutan sebagai sistem yang saling bersaing. Para petani mencari solusi praktis yang meningkatkan kepatuhan hukum, memperkuat organisasi mereka, membuka akses pasar, dan meningkatkan taraf hidup. Ke depan, kami percaya ada nilai dalam mengeksplorasi bagaimana berbagai kerangka keberlanjutan dapat menjadi lebih saling melengkapi dan saling memperkuat. Jika seorang petani telah membuktikan kepatuhannya terhadap persyaratan keberlanjutan, maka tantangan bersama kita adalah bagaimana membuat pencapaian itu lebih efisien, lebih mudah diakses, dan lebih menguntungkan bagi petani."
Masa depan minyak sawit berkelanjutan seharusnya bukan tentang menciptakan beban tambahan bagi petani kecil, melainkan tentang membangun jalur yang menghargai mereka yang telah menunjukkan komitmen terhadap praktik berkelanjutan.
Melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, Setara Jambi sebagai mitra pelaksana, serta dukungan penuh dari RSPO dan ISPO, model kemitraan multi stakeholder ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi daerah lain di Indonesia dalam memperluas akses petani swadaya terhadap sertifikasi dan pasar minyak sawit berkelanjutan.
