Pasardana.id – Keberadaan Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih, secara perdana ditargetkan akan mulai beroperasi pada 16 Mei mendatang.
Dan rencananya, untuk peresmian KopDes Merah Putih ini akan dilakukan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
"Yang akan diluncurkan operasionalnya ini kurang lebih 1.000 koperasi. Dari 7.200-an yang sudah selesai 100% pembangunan fisiknya, ada juga 25.000-an koperasi lainnya yang sedang dalam proses pembangunan," ujar Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono di kantornya, Jakarta, Senin (11/5) lalu.
Menkop menjelaskan, pada tahap awal pemerintah menargetkan pengoperasian sekitar 1.000 unit Kopdes Merah Putih.
Jumlah ini merupakan bagian dari 7.200 unit koperasi yang pembangunan fisik, gudang, gerai, hingga alat perlengkapannya telah mencapai 100%.
Ia menegaskan, proses ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesiapan sistem dan manajemen di lapangan.
Menurut Menkop, rencana dibahas dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Desa (Kemendes) yang melibatkan Menko Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita serta Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa, Senin (11/5).
Menkop menekankan, meskipun jadwal masih bersifat tentatif, persiapan operasional terus dimatangkan.
“Sekarang kita konsentrasi ke operasionalnya. Tapi bagi kami, sebenarnya ini kan amanat dari Bapak Presiden bahwa kita harus bekerja kolaboratif,” ungkap Menkop Ferry.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penguatan peran strategis Kopdes Merah Putih.
Sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto, seluruh jajaran pemerintahan harus mulai membiasakan kerja kolaboratif untuk menyukseskan program-program prioritas nasional.
"Kita harus membangun super tim sehingga mudah-mudahan dengan kolaborasi dan tim yang kuat, kita bisa menyukseskan berbagai program yang dilaksanakan pemerintah," ujarnya.
Sebelumnya, diketahui bahwa ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, serta Pemerintah Provinsi Jakarta, Senin (11/5).
Pihak-pihak yang terlibat dalam penandatanganan MoU bersama Kemenkop itu adalah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Badan Standardisasi Nasional (BSN), BPJS Ketenagakerjaan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Provinsi Jakarta.
